Siasatnusantara.com – Jakarta || Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum keras kepada sekitar 270–300 perusahaan sawit yang diduga belum menyesuaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sesuai ketentuan daerah. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena dinilai masih menahan kenaikan harga di tingkat petani.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dihadiri petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi sentra sawit.
Mentan Amran menegaskan tidak ada alasan harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia sebesar 47% dan penguatan dolar AS lebih dari 10%. Namun di sejumlah daerah, harga TBS sempat merosot hingga 17%.
Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Amran menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar petani tidak dirugikan.
Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 70% harga TBS mulai pulih, namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu dekat. Data perusahaan yang belum menyesuaikan harga akan diserahkan kepada kepolisian daerah untuk ditindaklanjuti sesuai harga acuan pemerintah daerah.
Ekosistem Sawit Adil
Menurut Amran, pemerintah ingin memastikan ekosistem sawit berjalan adil:
– Petani memperoleh harga yang layak.
– Pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnis secara sehat.
Sawit ditegaskan akan menjadi salah satu instrumen utama penguatan ekonomi nasional melalui:
– Hilirisasi industri
– Program bioenergi
– Upaya menjadikan Indonesia sebagai pengendali pasar minyak sawit dunia
Langkah ini menegaskan posisi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani sawit, sekaligus memperkuat peran Indonesia di pasar global. (Red)
