Siasatnusantara.com-Siantar, Massa Front Gerilyawan Siantar (FGS) dan Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) menggelar aksi Demontrasi menolak upaya Okupasi dari Pihak PTPN III. Aksi Demontrasi itu berlangsung tepatnya di Kantor DPRD dan Kantor Walikota Pematang Siantar, pada hari Senin 28 November 2022 pukul 10.00 Wib.
Aksi unras tersebut. dimulai dari titik kumpul tanah garapan PTPN III Gurilla kecamatan Sitalasari Kota Pematang Siantar, menuju Kantor DPRD dan Kantor Walikota Pematang Siantar.
Adapun kordinator aksi dalam Demontrasi tersebut diketahui Dofasef Hutahean dan juru bicara Tio Merli boru Sitinjak dan Titip Sihombing, dengan membawa massa sebanyak lebih kurang 150 orang.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut terlihat para pengunjuk rasa membawa spanduk dan Meminta Perhatian dari DPRD serta Forkopimda atas perampasan lahan yang dilakukan oleh PTPN III di Kec. Siantar Sitalasari.selain itu dalam orasinya massa juga meminta
pertanggung jawaban atas tindakan perusakan rumah dan lahan pertanian warga Gurilla dan Bah Sorma selaku lembaga yang bertugas dan melaksanakan pengamanan Okupasi.
” Tindak tegas keberadaan TNI-POLRI yang tidak berpihak pada rakyat sesuai tugas dan fungsinya,Usir PTPN III dari wilayah Kota Pematang Siantar sesuai ketentuan,Kembalikan tanah air udara Indonesia pada rakyat, khusus warga gurilla dan Bah Sorma, Pematang Siantar dan meminta Pemerintah Kota untuk segera bentuk tim gugus tugas reforma agraria sesuai amanat Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria” Kata mereka dalam orasi.
Menanggapi aksi unras tersebut,Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar RONAL TAMPUBOLON, SH , NURLELA SIKUMBANG (Anggota Komisi III Kota Pematang Siantar) dan EKA HENDRA (Sekwan DPRD Kota Pematang Siantar) langsung datang menemui masyarakat terkait tuntutannya dan menerima 6 (enam) orang perwakilan dari massa pengunjuk rasa bersama 2 (dua) orang pengacara yang masuk ke dalam Kantor DPRD Kota Pematang Siantar untuk melakukan rapat dan dialog.
Adapun hasil pertemuan dengan para Wakil rakyat tersebut perwakilan Aksi memutuskan Segera melakukan koordinasi pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Untuk Melakukan tinjauan lapangan langsung,Menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat FUTASI, Mengagendakan RDP antara FORKOPIMDA dengan FUTASI dan FGS dalam waktu sesegera mungkin.
Untuk melakukan peninjauan kembali atas keberadaan status lahan berkaitan dengan HGU yang di klaim oleh PTPN III. Menegakkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 15 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DATI II Kota Pematang Siantar dan Kab. DATI II Simalungun,Sesuai dengan surat Walikota No : 593/623/1-1-1988 tentang masalah areal tanah dengan HGU yang dulu milik PTPN IV Gunung Pamela menjadi daerah perluasan Kota DATI II Pematang Siantar. Dan terkait SK Walikota No : 090-989/wk-2004 tentang pelepasan areal tanah PTPN III Kebun Bangun yang berada di wilayah Kota Pematang Siantar. Katanya dalam keterangan persnya kepada para wartawan
Selanjutnya setelah selesai melakukan dialog dengan wakil rakyat tersebut massa bergerak menuju ke Kantor Walikota Pematang Siantar dengan berjalan kaki.Namun setiba di Kantor Walikota , massa tidak. bertemu dengan Walikota Pematang Siantar. Selanjutnya para demonstrans tetap menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan di depan Kantor Walikota Pematang Siantar.
Setelah massa selesai menyampaikan pernyataan sikap, massa kemudian meninggalkan kantor walikota dan menuju badan Jl. Merdeka Kota Pematang Siantar tepat di depan Kantor Walikota Pematang Siantar lalu membagikan selebaran kepada pengguna jalan, yang berisikan pernyataan sikap para pengunjuk rasa.
Tampak terlihat ratusan personil Polres Pematang Siantar dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando SH SIK MH , berjaga jaga di lokasi untuk melakukan pengamanan dalam aksi Unjuk rasa tersebut
(DENI.Alias.Chaca.S)
