Musi Banyuasin, siasatnusantara.com – Insiden tongkang angkutan batubara yang secara brutal menabrak tiang pancang Jembatan P6 Lalan pada Rabu (13/5/2026) kembali membuka luka lama masyarakat Kecamatan Lalan. Di tengah janji bertahun-tahun soal percepatan pembangunan, proyek yang digadang-gadang menjadi solusi keterisolasian warga itu justru kembali dipertontonkan dalam kondisi memprihatinkan.
Tiang pancang yang berdiri di tengah sungai roboh dihantam tongkang. Peristiwa itu bukan sekadar kecelakaan biasa, tetapi simbol telanjang lemahnya pengawasan, buruknya tata kelola transportasi sungai, dan gagalnya pemerintah menjaga proyek strategis yang selama ini terus dijadikan bahan pidato politik.
Pimpinan Redaksi Penasilet.com, Tamrin dalam keterangannya, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dinilai terlalu sibuk membangun narasi pencitraan dibanding memastikan proyek benar-benar selesai.
“Rakyat Lalan ini sudah terlalu lama dipaksa hidup dalam penderitaan yang dibungkus janji. Berkali-kali pejabat datang, berkali-kali target diumumkan, tetapi hasilnya nihil. Kini, tiang pancang jembatan malah dihancurkan tongkang batubara. Pertanyaannya sederhana, pemerintah ini sebenarnya bekerja atau hanya sibuk membuat panggung sandiwara politik?” tegasnya dikutip dalam dari unggahan akun pribadinya, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, insiden tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah terlihat tidak memiliki wibawa di hadapan aktivitas angkutan batubara yang lalu-lalang di wilayah perairan tersebut.
“Tongkang batubara itu seperti penguasa sungai. Mereka bisa melintas, menabrak, merobohkan tiang pancang, sementara pemerintah tampak tak berdaya. Kalau proyek jembatan milik rakyat saja tidak mampu mereka lindungi, lalu apa yang sebenarnya sedang dijaga oleh Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba?” katanya tajam.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap target penyelesaian Jembatan P6 Lalan yang terus berubah dari tahun ke tahun. Janji “sebentar lagi selesai” disebut sudah kehilangan makna di telinga masyarakat.
“Dulu dijanjikan selesai akhir tahun. Lalu mundur lagi. Sekarang setelah ditabrak tongkang, publik berhak bertanya, kapan sebenarnya jembatan ini selesai? Jangan lagi jual harapan palsu kepada rakyat kecil. Masyarakat Lalan tidak hidup dari pidato pejabat. Mereka butuh akses nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai proyek Jembatan P6 Lalan perlahan berubah menjadi monumen kegagalan birokrasi dan lemahnya kepemimpinan daerah.
“Jembatan ini bukan lagi sekadar proyek infrastruktur. Ini sudah menjadi simbol bagaimana rakyat dipertontonkan janji tanpa kepastian. Besi-besi pancang itu sekarang seperti monumen kebohongan politik yang berdiri di atas penderitaan masyarakat,” katanya.
Ia mendesak pemerintah segera membuka secara transparan siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden tongkang tersebut, termasuk memastikan ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang terlibat.
“Jangan sampai kasus ini berakhir seperti drama biasa: ramai di awal, hilang di akhir. Harus ada pertanggungjawaban. Siapa pemilik tongkang? Siapa pengawas lalu lintas sungai? Mengapa area proyek vital bisa ditabrak begitu saja? Publik berhak tahu,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat Lalan kembali dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa akses yang selama ini dijanjikan masih jauh dari kata layak. Aktivitas ekonomi warga tetap tersendat, biaya transportasi masih mahal, dan risiko perjalanan sungai terus menghantui setiap hari.
“Kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan jembatan ini tepat waktu, setidaknya jujurlah kepada rakyat. Jangan terus menjadikan penderitaan warga sebagai komoditas pencitraan politik. Karena rakyat sudah terlalu lelah menunggu,” pungkasnya.
(*/Lukman).
