Jakarta, SiasatNusantara.com – Dalam beberapa hari terakhir, muncul pemberitaan yang menggiring opini bahwa saya mendukung PT Toba Pulp Lestari (TPL). Narasi ini tidak tepat dan muncul karena potongan pernyataan dalam RDP Komisi XIII diambil tanpa konteks utuh. Jika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas menegakkan hukum, memeriksa izin, dan melindungi masyarakat. Kamis (11/12/2025).
Untuk menjunjung tinggi proses hukum. Selama hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan fakta, hasilnya pasti membawa kebaikan bagi semua pihak. Karena itu, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir untuk menjelaskan dasar pemberian izin TPL, termasuk apakah konsesi yang diberikan sudah sesuai aturan atau menyimpan potensi pelanggaran.
Maruli Siahaan juga mendorong aparat kepolisian memeriksa secara objektif apakah ada pelanggaran di lapangan baik oleh perusahaan maupun oleh masyaraka, karena hukum tidak boleh tebang pilih.
Selain itu,meminta Kemenkumham membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan konflik agraria dan potensi pelanggaran HAM.
Mengenai demonstrasi pro dan kontra di sekitar wilayah konsesi, beliau meminta pemerintah memastikan apakah ada pihak yang menunggangi situasi. Jangan sampai masyarakat dipecah belah oleh kepentingan tertentu.
“Sebagai Anggota DPR RI, tugas saya adalah melakukan pengawasan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik, bukan tekanan opini ataupun narasi provokatif. Karena itu, saya menolak penggunaan bahasa yang dapat memecah belah masyarakat. Saya tegaskan kembali, saya tidak membela perusahaan manapun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” ujar Maruli Siahaan.
Dalam situasi seperti ini, Maruli Siahaan mengajak semua pihak kembali fokus pada solidaritas untuk menghadapi bencana yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara. Mari bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang bangkit.
“Untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman, saya terbuka untuk berdiskusi secara terbuka dengan siapa pun. Bagi saya, dialog yang jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara,” ucap Maruli Siahaan.
(*/Bongguk)
