Musi Banyuasin, siasatnusantara.com – Tradisi berbagi parcel Lebaran di lingkungan Polres Muba mendadak memantik polemik. Informasi yang beredar menyebut, wartawan yang ingin menerima parcel diwajibkan memiliki sertifikat atau pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Bukan sekadar imbauan, melainkan syarat yang menentukan siapa dapat, siapa tersingkir. Selasa (17/3/2026).
Alasan yang mencuat ke permukaan terdengar administratif keterbatasan jumlah parcel. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar:
– Mengapa kekurangan harus dijawab dengan penyaringan berbasis sertifikasi?
– Sejak kapan bantuan sosial disalurkan dengan logika seleksi profesional?
Sejumlah wartawan menilai kebijakan ini bukan sekadar teknis distribusi, melainkan sinyal pembatasan.
Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang sejatinya alat ukur kompetensi jurnalistik, bergeser fungsi menjadi “tiket akses”.
Dalam praktiknya, ini membuka ruang eksklusivitas yang memenuhi syarat masuk, yang lain terpinggirkan.
Lebih jauh, pola ini berpotensi menciptakan relasi yang timpang. Ketika institusi memiliki kendali atas bantuan, sementara penerimanya adalah insan pers, batas antara kepedulian dan kepentingan menjadi kabur.
Di duga bantuan tak lagi netral ia berisiko menjadi instrumen yang diam-diam mengatur kedekatan dan pengaruh.
Kekecewaan pun meluas ratusan wartawan di Bumi Serasan Sekate disebut merasa tersisih oleh mekanisme ini.
Di ruang publik, narasi berkembang ini bukan sekadar soal parcel yang tak cukup, tapi soal cara pandang apakah berbagi masih berangkat dari empati, atau sudah berubah menjadi seleksi yang sarat kepentingan.
Di tengah momen Lebaran yang seharusnya menguatkan solidaritas, praktik ini justru membuka lapisan baru ketika kepedulian dipagari syarat, maka yang diuji bukan hanya kebijakan tetapi juga integritas di baliknya.
(*/Lukman).
