Siasatnusantara.com – Jakarta || Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terlihat tidak direspon oleh pihak Pabean dan INSW (Indonesia National Single Window) dimana sampai saat ini sesuai data di kedua lembaga tersebut belum ada keputusan perubahan eksport inport secara tertulis.
Presiden Prabowo membuat Kebijakan tersebut tujuannya untuk mengantisifasi tarif trump agar tidak terlalu berdampak keoada perekonomian indonesia. Telihat banyak lembaga atau kementerian prabowo subianto sedang mengejar kebijakan lainnya yang di buat oleh presiden prabowo sejak menjabat pada Oktober 2024.
Namun kebijakan yangvsatu ini, membuka batas kuota eksportir dan inportir untuk barang tertentu pun belum ada terdata perubahannya tersebut sampai saat ini.
Sistem Pabean seharusnya sudah ada perubahan kebijakan yaitu sebuah instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bertugas mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor) barang.
Pabean juga instansi pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terkait lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.
Begitu juga INSW bertugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik masih tetap sama yaitu tanpa ada perobahan setelah dibukanya batas kuota inport tersebut.
Atas kebijakan tersebut presiden prabowo berharap dapat terealisasi namun nyatanya sampai saat ini kebijakan tersebutpun belum terealisasi sehingga program yang dilakukan presiden Prabowo untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas pemerintahan menjadi lambat yang berpengaruh kepada masyarakat dalam pembelian barang dan jasa yang cukup tinggi.
Presiden Prabowo, juga melanjutkan agenda digitalisasi yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan GovTech Indonesia.
Salah satu Program menggunakan data multisektoral dan analisis kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan target dan lokasi penyelenggaraan.
Tujuan Prabowo mengumumkan kebijakan pemerintah tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor dan membuat Kerja Sama Internasional dimana Indonesia resmi bergabung dengan New Development Bank (NDB), yang menandai langkah strategis dalam memperkuat kemitraan pembangunan dengan negara-negara berkembang dan lembaga multilateral.
Namun, mengenai data sistem ke pabeanan dan implementasi INSW (Indonesia National Single Window) lembaga keuangan, tidak ada informasi terbaru yang tersedia (Belum ada data penghapusan dari kebijakan tersebut oleh menteri keuangan).
INSW adalah sistem yang memungkinkan pertukaran data antara instansi pemerintah dan swasta untuk memperlancar proses ekspor dan impor. (Red)
