BERBAGI

Siasatnusantara.com Jakarta-Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pemeritah (JPKP) Maret Samuel Sueken laksanakan pertemuan Rawe rawe Rntas Puntung di Kantor Staf Presidenan Gedung Bina Graha Jalan Veeran Nomor 16 Jakarta Pusat Rabu (10.11.2021)

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Repoblik Indonesia Joko Widodo , Ketua Umum JPKP Maret Samuel Sueken beserta para Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) dan beberapa teman seperjuangan Presiden Jokowi yang beragendakan membangun kekuatan dalam mengkrtik kinerja para Mentri , khususnya yang tersangkut skandal besar tipu-tipu PCR yang dengan leluasa menari diatas penderitaan rakyat dengan tarif awal yang selangit.

Dalam hal ini Ketua Umum JPKP menegaskan bahwa dirinya bukan Komisaris dan tidak pernah bermimpi jadi Komisaris.

“Saya perlu tegaskan bahwa saya KETUA UMUM RELAWAN JPKP bukan Komisaris dan tidak bermimpi jadi Komisaris, saya sejak awal konsisten dalam perjuangan mengawal pilihan hati saya bernama JOKOWI , jadi jangan ada yang coba-coba mengganggu agenda JOKOWI apalagi dalam periode kedua ini sangat syarat kepentingan menuju 2024 alias KABINET CAPRES, mereka inilah yang gelisah dengan kritik pedas kami ” tutur ketua umum JPKP.

“Siapapun yang menyakiti hati rakyat, menghianati komitment JOKOWI akan berhadapan dengan kami, singkirkan semua BRUTUS yang merusak tatanan dan rencana baik Pemerintah dalam membangun bangsa ini.
Kami terus berdiskusi melihat perkembangan situasi nasional terkini, ternyata belum berubah ke arah yang menggembirakan” lanjutnya

Adapun Statemen KKPJ yang di edarkan pada Jumat yang lalu, 5 November 2021, mengundang pro dan kontra. Banyak yang mengamini poin-poin yang kami sampaikan, namun ada yang mencibir sambil sibuk mengklarifikasi.
Tanda-tanda kebenaran apa yang sudah disampaikan sudah terlihat. Banyak kecaman menandakan ada berbagai kepentingan yang terganggu dengan kritik tersebut.

Kritik kami berdasarkan keresahan rakyat. Mengingatkan Presiden Jokowi sebagai tokoh sentral pemerintahan bahwa agenda bersama Indonesia, Visi Indonesia Maju, harus dijaga momentumnya dan jangan sampai keluar dari rel.
Para pejabat negara yang berambisi politik akan bersama-sama meninggalkan Presiden Jokowi dan Visi Indonesia Maju pada akhir 2022. Aroma persiapan menuju 2024 kental betul di kabinet.
Berbagai inisiatif belum tuntas dilakukan seperti perpindahan Ibukota Negara, kereta api cepat KCIC, janji politik Pemilu 2019, juga megaproyek lainnya. Sementara waktu terus berjalan menuju akhir masa jabatan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Itulah yang membuat KKPJ gelisah.
Setelah berdiskusi kembali, KKPJ mempertegas poin-poin masukan kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:

1. KKPJ mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi situasi resesi akibat pandemi Covid-19. KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi.
2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
3. Karena itu, kritik kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang kami sampaikan adalah pesan dari para sahabat. Sahabat yang baik akan menyampaikan kritik yang konstruktif. Bukan mencoba membungkam kritik demi Asal Bapak Senang.
4. KKPJ mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dalam G20 dan forum multilateral/internasional lainnya untuk membawa solusi Indonesia bagi dunia.
5. KKPJ menegaskan bahwa PEMBAJAKAN agenda perubahan oleh kelompok kepentingan dalam kabinet jelas bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
6. KKPJ menentang begitu banyak manuver kelompok politik berwatak pemburu rente. Mereka mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dengan memanfaatkan bencana pandemi global. Mereka bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan oleh Presiden Jokowi.
7. Para pemburu rente memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh Presiden untuk tujuan kepentingan sempit.
8. KKPJ mendorong Presiden agar mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
9. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi Covid-19 terlalu berbahaya untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina, dan lain-lain. Terseretnya menteri dalam kasus hukum jelas merugikan reputasi Presiden Jokowi.
10. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus dibersihkan. Terlalu banyak parasit yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.
11. Seperti gulma yang bisa mengisap tanaman, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan. Mereka hanya akan mencoreng dan membahayakan warisan yang kelak ditinggalkan Presiden Jokowi.
12. KKPJ berpandangan bahwa para penumpang gelap, pemburu rente dalam kabinet Jokowi, jelas membajak Visi Indonesia Maju. Mereka harus segera dibuang dari kabinet sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
13. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus fokus pada upaya keluar dari tekanan akibat pandemi Covid 19 sekaligus memastikan dapat memimpin ekonomi dunia pada 2022 (G-20).

Dalam hal ini Ketua Wilayah JPKP Sumut ADV Rudy Chairuriza Tanjung sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya Satement dari Ketua Umum JPKP tersebut .

“kami unsur relawan dan Pengurus JPKP Se Sumatera Utara sangat menyambut hangat ke 13 poin yang dipaparkan oleh Ketua Umum JPKP Bapak Maret Samuel Sueken, dan terutama terletak pada poin 10 dan 11, sangat banyak saat ini mengatasnamakan bapak Presiden Jokowi, yang bahkan untuk kepentingan pribadi” tegas rudy

JPKP dapat dipastikan tegak lurus di jalurnya, bekerja tulus dari hati dengan penuh keikhlasan membantu masyarakat yang tak mendapatkan hak haknya, terutama masyarakat tidak mampu yang tak mendapatkan hak nya dari program pemerintah.(M2)